024 - 888888 amasemarang@gmail.com

ANGGARAN DASAR
ASOSIASI MANAJEMEN INDONESIA
(AMA-INDONESIA)

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya, hakekat dari pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya.

Bahwa masyarakat manajemen Indonesia adalah pelaku dalam pembangunan dan sekaligus sasaran dalam pembangunan Indonesia.

Bahwa masyarakat manajemen Indonesia yang sadar akan tuntutan pembangunan akan senantiasa mengembangkan ilmu dan ketrampilan manajemen serta memiliki etika dan moral yang luhur.

Sadar akan tuntutan pembangunan tersebut serta peran sebagai pelaku pembangunan dan sekaligus sasaran pembangunan itu sendiri, maka kami masyarakat manajemen Indonesia dengan rahmat dan berkat Tuhan Yang Maha Esa, bersepakat untuk membentuk satu perhimpunan profesional yang berasaskan Pancasila dengan nama :

ASOSIASI MANAJEMEN INDONESIA
( AMA- INDONESIA )

BAB I
UMUM

Pasal 1
Perhimpunan ini bernama ASOSIASI MANAJEMEN INDONESIA disingkat AMA- INDONESIA.

Pasal 2
AMA-INDONESIA berkedudukan di Ibukota Negara dan mendirikan cabang-cabangnya di seluruh wilayah Indonesia dan di Luar Negeri.

Pasal 3
AMA-INDONESIA didirikan pada tanggal 1 Oktober 1989 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4
AMA-INDONESIA memiliki Logo, Moto, dan Panji seperti yang diuraikan dalam lampiran Anggaran Dasar ini.

 

BAB II
A S A S

Pasal 5
Perhimpunan berasaskan Pancasila.

BAB III
VISI & MISI

Pasal 6

Visi AMA-Indonesia :
Menjadi organisasi masyarakat manajemen Indonesia yang terkemuka, profesional dan beretika serta mampu berkompetisi di tingkat global.

Misi AMA-Indonesia :

  1. Mengembangkan profesionalisme masyarakat manajemen Indonesia melalui peningkatan kompetensi manajemen dan kewirausahaan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap
  2. Membangun jaringan masyarakat manajemen Indonesia sebagai wahana untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi yang mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan Indonesia
  3. Menggalang rasa persahabatan dan kepedulian sosial antar para anggota

 

BAB IV
USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 7

Dalam rangka melaksanakan Misi sesuai Visi tersebut diatas AMA-Indonesia akan melakukan usaha dan kegiatan sebagai berikut :

  1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta meningkatkan etika para anggota antara lain melalui :
    1. Ceramah, seminar, simposium, lokakarya, diskusi maupun pendidikan dan pelatihan secara umum
    2. Publikasi di media cetak, media elektronik dan media lainnya.
  2. Menyelenggarakan forum untuk meningkatkan hubungan antar anggota dan antar usaha, melalui :
    1. Pertemuan umum, pertemuan khusus untuk kelompok usaha dan pertemuan antar kelompok usaha
    2. Penyediaan jasa informasi usaha
    3. Penyediaan jasa konsultasi
  3. Menyelenggarakan kegiatan yang menunjang kesejahteraan anggota antara lain melalui
    1. Pengembangan hobi, olahraga, musik, rekreasi dan lain-lain.
    2. Kemudahan dan keringanan dalam perjalanan, berbelanja dan lain-lain kebutuhan anggota.
  4. Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat sosial dan edukatif untuk kepentingan masyarakat luas.
  5. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta dan Pemerintah Indonesia.
  6. Menjalin kerjasama dengan mitra-mitra luar negeri.

 

Pasal 8

Dalam  rangka  menunjang  kualitas  dan  aktivitas  Perhimpunan  agar  berjalan  sesuai dengan  arah  dan  kebijakan perhimpunan,  maka  diperlukan  dibentuk  Dewan  Pakar  yang anggota  dan  kepakarannya  disesuaikan  dengan kebutuhan  perhimpunan. Adapun  ruang lingkup  Dewan  Pakar  meliputi  :

  1. Kompeten  dibidangnya  meliputi  dari  berbagai  disiplin  ilmu  seperti (Pemasaran, Penjualan, Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Kepemimpinan, Keluarga, Politik, Sosial, Informasi  & Teknologi,  Hukum,  Keamanan,  dll)
  2. Anggota  dewan  pakar  dapat terdiri  dari  para  Praktisi,  Akademisi, Pengusaha, Profesional, Konsultan, Birokrat, Pejabat Negara, dll
  3. Jumlah  Anggota  Dewan  pakar  dapat  disesuaikan  dengan kebutuhan  perhimpunan  masing-masing,  dengan  sekurang-kurangnya  dapat  berkontribusi  2  kali  dalam  periode  kepengurusan BPP  baik  dilaksanakan di Pusat  maupun  di  BPC
  4. Aktifitas  dari  dewan  pakar  dapat  memberikan  Ceramah,  Seminar,  Loka karya,  Karya  Tulis  ilmiah, dll  yang pada  intinya disesuaikan  dengan kebutuhan  perhimpunan.
  5. Karena kepakarannya,  maka  diperlukan apresiasi  untuk  mendapatkan imbal  jasa  yang  besarnya  disesuaikan  dengan  kemampuan  Perhimpunan  BPC  masing-masing  maupun  BPP.

 

BAB V
K E A N G G O T A A N

Pasal 9
Keanggotaan terdiri atas :

  1. Anggota Biasa adalah Warga Negara Indonesia, yang terlibat dalam fungsi manajemen.
  2. Anggota Kehormatan adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang telah berjasa terhadap perhimpunan dan atau pengembangan ilmu dan kiat manajemen.
  3. Jenis keanggotaan lainnya akan diatur dalam ketetapan organisasi.

Pasal 10
Hak dan kewajiban Anggota Biasa, Anggota Kehormatan akan diuraikan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga perhimpunan.

BAB VI
O R G A N I S A S I

Pasal 11

  1. Perhimpunan ini bersifat mandiri, bukan organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan atau tidak merupakan bagiannya
    1. Semua Badan Pimpinan perhimpunan diangkat melalui pemilihan.
    2. Badan Pimpinan perhimpunan wajib memberitahukan segala aktivitasnya kepada anggota sesuai dengan ketentuan.
    3. Keputusan dari pimpinan lebih tinggi mengikat badan pimpinan di bawahnya serta seluruh anggota.
    4. Disiplin, ketaatan serta etika anggota AMA-Indonesia diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga perhimpunan

2. Perhimpunan dipimpin sesuai AD / ART atas dasar musyawarah dan hikmah kebijakan

Pasal 12
Perangkat Perhimpunan

    1. Perangkat Perhimpunan Pengurus Pusat terdiri dari :
      1. MUNAS (Musyawarah Nasional)
      2. BPP (Badan Pengurus Pusat)
      3. DPP (Dewan Pembina Pusat)
      4. DPC (Dewan Perwakilan Cabang)

2. Perangkat Perhimpunan Pengurus Cabang terdiri dari :

  1. MUSCAB (Musyawarah Cabang )
  2. BPC (Badan Pengurus Cabang)
  3. DPC (Dewan Pembina Cabang )

 Pasal 13
Wewenang Legislatif

  1. Kedaulatan perhimpunan berada di tangan anggota dan dilakukan melalui Musyawarah Nasional (disingkat: MUNAS) dan Musyawarah Cabang (disingkat: MUSCAB)
  2. MUNAS memiliki wewenang legislatif tertinggi di dalam perhimpunan.
  3. MUSCAB memiliki wewenang legislatif tertinggi di tingkat Cabang.

Pasal 14
Wewenang Eksekutif

  1. BPP  memegang wewenang eksekutif tertinggi di seluruh perhimpunan.
  2. BPC  memegang wewenang eksekutif tertinggi di tingkat Cabang.


Pasal 15
Dewan Pembina Pusat
Dewan Pembina Pusat adalah Badan Pembina yang mempunyai hak dan berkewajiban untuk :

  1. Memupuk dan membina semangat kerjasama dan saling asah-asih-asuh di lingkungan manajemen Indonesia, demi tegaknya kehormatan dan kemurnian profesi dan etika masyarakat manajemen Indonesia.
  2. Dewan Pembina Pusat berwenang untuk memberikan nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk baik diminta atau tidak diminta kepada setiap anggota Badan Pengurus baik di tingkat Pusat maupun Cabang.
  3. Dewan Pembina Pusat ditetapkan, diangkat dan disahkan oleh rapat pleno Badan

Pengurus Pusat.

Pasal 16
Badan Pengurus Pusat

  1. BPP  terdiri dari sekurang-kurangnya 7 ( tujuh) orang sebagai berikut :
    1. Ketua Umum / President
    2. Ketua Harian / Executive Director
    3. Beberapa Ketua Bidang / Director
    4. dan 1 (satu) orang Ketua Verifikasi

yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh MUNAS.

  1. BPP berkedudukan di ibukota negara.
  2. BPP memimpin kegiatan perhimpunan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Pasal 17
Hak Badan Pengurus Pusat

  1. BPP berhak menentukan kebijakan dan strategi pembinaan dan pengembangan Perhimpunan, baik dalam hubungan ke luar maupun ke dalam, sesuai dengan program yang telah disepakati oleh MUNAS, serta memperhatikan usul-usul dari cabang-cabang.
  2. BPP berhak untuk dan atas nama Perhimpunan, mewakili kepentingan Perhimpunan ke luar maupun ke dalam.
  3. BPP berhak untuk menegur, memberhentikan anggota BPC, serta berkonsultasi dengan Dewan Pembina Cabang dan Dewan Pembina Pusat, apabila yang bersangkutan nyata-nyata melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan. Anggota Pengurus yang diberhentikan, berhak menyampaikan pembelaannya dalam Musyawarah Cabang berikutnya.
  4. BPP berhak untuk menolak atau mensahkan pembentukan cabang-cabang baru perhimpunan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kepentingan perhimpunan.

Pasal 18
Kewajiban Badan Pengurus Pusat

  1. BPP berkewajiban melaksanakan keputusan-keputusan MUNAS dan RAKORNAS.
  2. BPP berkewajiban untuk senantiasa memajukan dan mengembangkan perhimpunan sesuai Anggaran Dasar perhimpunan.
  3. BPP berkewajiban mewakili perhimpunan dalam beracara di pengadilan.
  1. Apabila dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum dan Ketua Harian berhalangan tetap, maka Sekjen dan Bendahara secara bersama-sama bertugas untuk mewakili Ketua Umum dan Ketua Harian  sampai diadakan MUNAS atau MUNASLUB.
  2. BPP Berhak dan atau Wajib mengambil alih BPC yang tidak melaksanakan  kewajibannya, setelah BPC mendapatkan Surat Pemberitahuan terlebih dahulu  dengan  tengat  waktu  untuk melakukan perbaikan  dan atau kewajibannya sebagai  pengurus  3  bulan  kedepan, kecuali kebutuhan mendesak.

 

Pasal 19
Badan Pengurus Cabang

  1. Cabang baru AMA-INDONESIA dapat dibentuk bila sekurang-kurangnya ada 25 (duapuluh lima) calon anggota di wilayah tersebut.
  2. Cabang tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perhimpunan.
  3. Cabang berkewajiban untuk :
    1. Membayar iuran sesuai ketetapan  BPP.
    2. Melaporkan aktivitasnya secara tertulis, setiap 6 (enam) bulan.
  4. Cabang dapat membuat kebijakan-kebijakan di lingkungan Cabang, yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pehimpunan.

Pasal 20
Badan Pengurus Cabang AMA-Indonesia

  1. Badan Pengurus Cabang atau BPC terdiri dari sekurang-kurangnya :
    1. Ketua
    2. Ketua Harian atau Wakil Ketua
    3. Sekjen, Bendahara dan beberapa ketua bidang yang semuanya dipilih, diangkat dan disahkan dalam MUSCAB.
  2. Badan Pengurus Cabang melaksanakan program-program serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh MUSCAB.
  3. Badan Pengurus Cabang atau wakilnya yang ditunjuk berwenang bertindak untuk dan atas nama cabang, dalam forum MUNAS dan RAKORNAS, serta rapat-rapat lain yang diselenggarakan oleh BPP.
  4. Masa jabatan Badan Pengurus Cabang adalah 4 (empat) tahun. Terhitung tanggal ditetapkan.

Pasal 21
Dewan Pembina Cabang

  1. Dewan Pembina cabang adalah Badan Pembina yang mempunyai hak dan berkewajiban untuk memberikan nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk baik diminta atau tidak diminta kepada setiap Badan Pengurus Cabang.
  2. Dewan Pembina Cabang ditetapkan, diangkat dan disahkan oleh rapat pleno BPC.
  3. Masa jabatan Dewan Pembina Cabang adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 22

Masa Jabatan
Masa jabatan Ketua Umum BPP maupun Ketua BPC setempat tidak boleh melebihi 2 (dua) kali masa jabatan, kecuali keadaan mendesak  dan persetujuan MUNAS  atau  MUNASLUB

Pasal 23
Pergantian Antar Waktu
Jika anggota pengurus berhalangan tetap, maka diadakan pergantian antar waktu melalui rapat pleno BPP atau rapat pleno BPC.

 

BAB VII
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 24
M U N A S

  1. MUNAS diselenggarakan tiap 4 (empat) tahun dan dihadiri oleh BPP dan seluruh utusan BPC AMA-INDONESIA.
  2. Tempat penyelenggaraan MUNAS ditentukan oleh MUNAS sebelumnya.
  3. Dalam setiap MUNAS dibentuk Presidium untuk memimpin jalannya MUNAS, yang bertindak selaku Badan Pimpinan Pusat selama MUNAS berlangsung.
  4. MUNAS dihadiri oleh seluruh anggota perhimpunan, Dewan Pembina Pusat, Dewan Pembina Cabang serta para undangan dari panitia pelaksana MUNAS.
  5. MUNAS dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah Cabang ditambah satu Cabang.
  6. Keputusan dalam MUNAS dilakukan atas dasar Musyawarah dan Hikmah kebijaksanaan.

Apabila permusyawaratan untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh duapertiga dari jumlah suara yang diwakili dengan sah.

  1. Setiap 25 (duapuluh lima) anggota reguler berhak mengeluarkan 1 (satu ) suara dengan maksimum 6 (enam) suara untuk setiap Cabang.
  2. Apabila keadaan menghendaki dapat diselenggarakan Munas Luar biasa ( MUNASLUB) atas permintaan RAKORNAS, Dewan Pembina Pusat dan Badan Pengurus Pusat atau setengah dari jumlah cabang ditambah satu cabang.
  3. Apabila dalam waktu 60 (enampuluh) hari setelah permohonan cabang-cabang, Badan Pengurus Pusat gagal untuk menyelenggarakan MUNASLUB, maka Cabang yang memperoleh dukungan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah cabang ditambah satu cabang yang ada berwenang untuk menyelenggarakan MUNASLUB tersebut.
  4. MUNAS berwenang untuk :
    1. Mensahkan, menerima atau menolak  pertanggungjawaban BPP.
    2. Menetapkan program perhimpunan untuk masa 4 (empat) tahun baik melalui atau tidak melalui tim formatur serta kebijakan perhimpunan.
    3. Memberhentikan  BPP lama dan  memilih  BPP baru.
    4. Menyempurnakan dan mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan.

Pasal 25
R A K O R N A S

  1. Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam periode BPP.
  2. RAKORNAS dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah cabang ditambah satu cabang.
  3. RAKORNAS berkewajiban untuk :
    1. Menetapkan pedoman-pedoman bagi Pusat yang belum ditetapkan oleh MUNAS.
    2. Melaksanakan tugas pengawasan legislatif yang perlu dan belum dilaksanakan oleh MUNAS.
    3. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang berskala  Nasional.
    4. Mendengarkan laporan-laporan pengurus cabang, untuk memperoleh masukan  dalam upaya mengembangkan kegiatan perhimpunan.
    5. Memecahkan masalah-masalah di bidang pelaksanaan program-program, baik di tingkat Pusat maupun Cabang.
    6. Mempersiapkan materi-materi untuk dibahas dalam MUNAS.
  4. Keputusan dalam RAKORNAS dilakukan atas dasar musyawarah dan hikmah kebijakan. Apabila permusyawaratan untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh setengah dari jumlah Cabang ditambah satu Cabang dari jumlah suara yang diwakili dengan sah.

Pasal 26
M U S C A B

  1. Musyawarah Cabang (MUSCAB) diselenggarakan tiap tiga tahun sekali dan dihadiri oleh utusan Badan Pengurus Pusat, Dewan Pembina Cabang, Badan Pengurus Cabang dan anggota cabang.
  2. MUSCAB dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah satu anggota Cabang.
  3. Keputusan MUSCAB dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, namun apabila permufakatan tidak dapat dicapai maka keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh ½ (setengah) jumlah anggota ditambah satu anggota cabang.
  4. MUSCAB berwenang untuk :
    1. Mensahkan, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban BPC.
    2. Menetapkan program perhimpunan untuk masa 3 tahun baik melalui atau tidak melalui tim formatur serta kebijakan perhimpunan.
    3. Memberhentikan BPC lama dan memilih BPC baru.
  1. Apabila keadaan menghendaki dapat dilaksanakan Muscab Luarbiasa (MUSCABLUB) atas permintaan tertulis dari :

Rapat pleno BPC dan atau ½ (setengah) ditambah 1 (satu) anggota dari jumlah anggota cabang dan mendapatkan persetujuan tertulis dari BPP.

 

Pasal 27
Rapat Pleno

  1. Rapat Pleno diselenggarakan oleh dan untuk kepentingan BPP atau BPC, yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota Dewan Pembina.
  2. Rapat Pleno diselenggarakan guna mengambil dan menetapkan kebijakan serta program yang belum ditetapkan dan disahkan di dalam MUNAS, RAKORNAS, maupun MUSCAB dan tidak bertentangan dengan AD dan ART.

BAB VIII
HARTA DAN KEKAYAAN

Pasal 28
Sumber Keuangan BPP

  1. Keuangan Badan Pengurus Pusat diperoleh dari :
    1. Iuran Cabang;
    2. Sumbangan-sumbangan yang tidak  mengikat;
    3. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan perhimpunan serta tidak bertentangan dengan hukum.
  1. Besarnya uang iuran Cabang ditetapkan oleh BPP

Pasal 29
Sumber Keuangan BPC

  1. Keuangan Badan Pengurus Cabang diperoleh dari :
    1. Uang Pangkal  Anggota
    2. Iuran Anggota
    3. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan perhimpunan serta tidak bertentangan dengan hukum
    4. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
  1. Uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan dalam Rapat Pleno BPC AMA-INDONESIA.

Pasal 30
Anggaran Keuangan Perhimpunan.
BPP dan BPC wajib melaksanakan prinsip-prinsip anggaran belanja yang efektif dan efisien, untuk itu perlu dibentuk tim Audit Internal/Eksternal yang dibentuk oleh Rapat Pleno.

Pasal 31
Tim Verifikasi

  1. Untuk mempertanggung-jawabkan penggunaan uang perhimpunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat cabang, perlu dibentuk Tim Verifikasi.
  1. Tim Verifikasi Cabang dibentuk oleh Panitia penyelenggara MUSCAB selambat-lambatnya 1 bulan sebelum diselenggarakannya MUSCAB.

3. Tim Verifikasi Pusat dibentuk oleh Panitia penyelenggara MUNAS selambat- lambatnya 1 bulan sebelum diselenggarakannya MUNAS.
4  Tim Vertifikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaannya kepada :

    1. MUSCAB untuk Tim Verifikasi Cabang.
    2. MUNAS untuk Tim Verifikasi Pusat.

 

BAB IX
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 32
Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33
Penyempurnaan dan perubahan AD dan ART perhimpunan ditetapkan dalam MUNAS

 

BAB X
P E N U T U P
Pasal 34

  1. Pembubaran perhimpunan hanya dapat dilakukan melalui MUNAS yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
  2. Dalam hal terjadi pembubaran, maka semua kekayaan dan harta perhimpunan diserahkan pada Badan yang ditunjuk oleh MUNAS.
  3. Anggaran Dasar ini ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 1989 di Jakarta dan direvisi pada tanggal 18 Januari 2002 di Jakarta.